Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penguatan ekosistem integritas sebagai agenda strategis nasional melalui penyelenggaraan Temu Aksi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (TAPAKSIAPI) 2025 di Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi ribuan agen penggerak antikorupsi dari seluruh Indonesia untuk memperluas pendidikan dan pencegahan korupsi hingga ke akar rumput.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, saat membuka TAPAKSIAPI 2025 di Gedhong Pracimosono, Kepatihan Yogyakarta, Minggu (7/12/2025). Ia menegaskan bahwa TAPAKSIAPI merupakan ruang strategis untuk memperkaya strategi pencegahan korupsi sekaligus memperkuat jejaring penyuluhan antikorupsi secara nasional.
Kegiatan TAPAKSIAPI 2025 ini turut dihadiri oleh perwakilan Forum Penyuluh Antikorupsi (FORPAK) Riau, yakni Hayu Ardina, SE., MM dan Asmawati, SE., M.Si. Kehadiran FORPAK Riau mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung penguatan pendidikan dan pencegahan korupsi, serta memperluas jejaring gerakan antikorupsi yang berkelanjutan di Indonesia.
“Di forum inilah berbagai pengalaman, strategi, dan inisiatif pencegahan korupsi diperkaya melalui interaksi langsung dan pertukaran gagasan. Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) diharapkan mampu merumuskan strategi penyuluhan yang adaptif dan menanamkan pendidikan antikorupsi jangka panjang sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa,” ujar Ibnu.
Ia menambahkan, penyelenggaraan TAPAKSIAPI tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan kelima menunjukkan kuatnya komitmen publik dalam merawat budaya antikorupsi di berbagai daerah. Menurutnya, pemupukan integritas tidak boleh berhenti pada tataran wacana, melainkan harus diwujudkan melalui kolaborasi lintas daerah dan lintas profesi.
“TAPAKSIAPI memperkuat peran PAKSI dan API sebagai perpanjangan tangan KPK dalam membangun budaya antikorupsi di masyarakat,” tegasnya.
Sejak pertama kali digelar pada 2019, TAPAKSIAPI berkembang menjadi ruang berbagi praktik baik yang memperluas jejaring gerakan antikorupsi di tingkat lokal. Pelaksanaan tahun ini yang bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 dipandang sebagai bukti semakin kuatnya komitmen publik dalam menjaga integritas nasional.
KPK menaruh fokus pada penguatan kompetensi penyuluh, penyediaan materi edukasi yang lebih komprehensif, serta perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas agar penyuluhan antikorupsi semakin berdampak nyata.
“Penguatan sumber daya manusia antikorupsi menjadi bagian penting dari strategi nasional pemberantasan korupsi. KPK tidak mungkin berjalan sendiri. PAKSI dan API adalah mitra strategis dalam menanamkan integritas di masyarakat, mulai dari ruang kelas hingga instansi pemerintahan,” kata Ibnu.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi KPK yang kini ditetapkan sebagai center of excellence dalam pendidikan antikorupsi.
“Mulai 2026, pendidikan antikorupsi diproyeksikan masuk secara resmi ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, serta menjadi bagian Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) di perguruan tinggi negeri maupun swasta,” ungkap Wawan.
Ia menambahkan, tingginya kebutuhan edukasi antikorupsi menuntut KPK untuk terus memperkuat kapasitas PAKSI dan API agar mampu menjadi ujung tombak diseminasi nilai-nilai integritas di daerah.
