Wakil Bupati Kampar, Dr. Misharti, S.Ag., M.Si dan Plt. Inspektorat Muhammad Irsyad. S. H. M. Hum, beserta jajaran menghadiri agenda penting Penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 sekaligus Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 se-Provinsi Riau. Kegiatan ini dipusatkan di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Komplek Kediaman Gubernur Riau, Kamis, 05 Maret 2026. 

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kampar hadir didampingi oleh Plt. Inspektur Kabupaten Kampar Muhammad Irsyad, S.H., M.Hum., beserta jajaran. Kehadiran Pemerintah Kabupaten Kampar pada forum ini merupakan bentuk komitmen dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto, yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Riau Dr. H. Syahrial Abdi, AP., M.Si. Turut hadir dalam forum strategis tersebut seluruh Bupati/Wali Kota serta Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Provinsi Riau, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Agenda tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pemerintah daerah di Provinsi Riau, khususnya dalam memastikan tata kelola perencanaan dan penganggaran berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Rangkaian kegiatan diawali dengan paparan komprehensif dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing. Dalam paparannya, ia menyampaikan hasil pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten/kota se-Provinsi Riau berdasarkan laporan Semester II Tahun 2025.

Selain itu, Dr. Evenri juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2026 agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Ia mengingatkan bahwa proses perencanaan yang baik akan menjadi kunci dalam meminimalisir potensi pemborosan anggaran serta memastikan program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan peran strategis BPKP dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah di Provinsi Riau.

Ia juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar menjadikan Laporan Eksekutif Daerah tersebut sebagai referensi penting dalam melakukan evaluasi serta perbaikan sistem birokrasi, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pengawasan keuangan daerah.

“Laporan ini bukan hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga menjadi pedoman bagi kita semua untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar SF Hariyanto.

Di sela-sela kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kampar Dr. Misharti menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi hasil evaluasi yang disampaikan oleh BPKP Provinsi Riau.

Menurutnya, evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Pemerintah Kabupaten Kampar siap bersinergi dengan BPKP dan Pemerintah Provinsi Riau. Evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 ini sangat krusial agar program kerja yang kita susun benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta memenuhi standar akuntabilitas yang telah ditetapkan,” tegas Dr. Misharti.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah serta optimalisasi fungsi pengawasan internal pemerintah.

Sementara itu, kehadiran Plt. Inspektur Kabupaten Kampar Muhammad Irsyad dalam kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan internal pemerintah daerah dapat berjalan secara optimal sesuai dengan rekomendasi dan arahan yang disampaikan oleh BPKP Provinsi Riau.

Melalui penguatan fungsi pengawasan tersebut, diharapkan setiap tahapan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kampar dapat berjalan lebih transparan, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ini kemudian ditutup secara resmi dengan penandatanganan serta penyerahan dokumen Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 secara simbolis kepada masing-masing kepala daerah yang hadir.

Penyerahan dokumen tersebut menjadi simbol dimulainya komitmen bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola keuangan daerah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (ss)