Inspektorat Daerah yang diwakili oleh Inspektur pembantu II menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual (zoom meeting) dari Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Senin 19 Oktober 2026.
Rakor rutin nasional yang dipimpin langsung Oleh Sekjen Kemendagri RI beserta jajaran Kemendagri dan untuk Kabupaten Kampar sendiri kegiatan ini dipimpin langsung oleh Asisten II Setda Kampar Drs. Muhammad yang juga tampak didampingi oleh Kepala Dinas Perkim dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar. Kegiatan ini berfokus pada Tinjauan Inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga Oktober 2026, sekaligus mengawal realisasi program strategis nasional pemenuhan hunian bagi masyarakat.
Berdasarkan paparan Kemendagri dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rapat tersebut, evaluasi IPH minggu ketiga Oktober secara nasional menunjukkan fluktuasi pada sejumlah komoditas pangan pokok. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah diimbau untuk terus mengoptimalkan gerakan pangan murah, operasi pasar, serta kerja sama antar daerah (KAD) guna menjaga stabilitas harga di pasar.
Asisten II Setda Kampar saat mengikuti zoom ini mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Kabupaten Kampar melalui pemantauan perkembangan harga dan stok bahan pokok di pasar, penguatan koordinasi TPID, serta sinergi dengan perangkat daerah dan instansi terkait untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga. "Upaya tersebut juga dapat diperkuat melalui pelaksanaan operasi pasar dan GPM sesuai kebutuhan, fasilitasi distribusi serta kerja sama antar semua pihak dan antar daerah, dan koordinasi dengan distributor maupun pelaku usaha guna memastikan pasokan pangan tetap tersedia. Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar diharapkan dapat merespons dinamika harga secara cepat dan tepat, sehingga stabilitas ekonomi daerah serta keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga" demikian diutarakannya.
Terkait Program 3 Juta Rumah, Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyelarasan kebijakan lokal, termasuk kemudahan perizinan, pemetaan lahan potensi, dan insentif daerah demi mendukung percepatan pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (INSP/zb)
