Pemerintah Kabupaten Kampar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Evaluasi Program Nasional 3 Juta Rumah. Kegiatan dilaksanakan secara virtual pada Senin, 17 November 2025 dan dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri II Dr. Bima Arya Sugiarto.
Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos, M.T diwakili oleh Asisten II Setda Kampar Suhermi, S.T. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bapak Abu Yazid Dalnis Inspektorat Kabupaten Kampar, bersama perangkat daerah terkait lainnya.
Dalam paparannya, Wamendagri II menyampaikan bahwa inflasi nasional pada Oktober 2025 mencapai 2,86% (y-on-y) dan 0,28% (m-to-m). Komoditas penyumbang inflasi antara lain emas, cabai, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel.
Rakor ini menekankan pentingnya langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat ketersediaan pangan lokal untuk mendukung program MBG, dan serta mempercepat realisasi Program Nasional 3 Juta Rumah.
Asisten II Suhermi menegaskan bahwa Kabupaten Kampar terus memperkuat berbagai langkah mitigasi pengendalian inflasi melalui penguatan stok pangan, operasi pasar murah, pemantauan harga harian pada minggu kedua November, dan serta koordinasi intensif dengan Forkopimda, OPD terkait, dan jajaran pengawasan term asuk Inspektorat.
“Stabilitas harga kebutuhan pokok adalah prioritas kami. Pemkab Kampar terus mengoptimalkan berbagai upaya agar masyarakat tidak terbebani fluktuasi harga,” ujar Suhermi.
Pemerintah pusat menekankan pentingnya pemanfaatan bahan pangan lokal untuk mendukung pelaksanaan Program MBG, sehingga tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga membantu menekan inflasi daerah.
Menanggapi hal tersebut, Suhermi menyatakan kesiapan Pemkab Kampar dalam memperkuat sinergi lintas perangkat daerah.
“Kami akan memperkuat koordinasi agar pelaksanaan MBG di Kampar berjalan baik, akuntabel, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat,” tegasnya.
Rakor juga menyoroti evaluasi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, di mana Pemda diminta mempercepat proses perizinan, penyediaan lahan, serta kemitraan dengan pengembang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Suhermi menegaskan bahwa Pemkab Kampar telah mempercepat layanan perizinan serta membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pencapaian target nasional tersebut.
Melalui Rakor ini, Pemkab Kampar memperoleh arahan penting yang akan ditindaklanjuti secara terukur, khususnya dalam penguatan stabilitas ekonomi daerah, peningkatan ketahanan gizi anak melalui MBG, dan perluasan akses perumahan layak bagi masyarakat.
Kehadiran Dalnis Inspektorat Kabupaten Kampar Bapak Abu Yazid, turut memperkuat aspek pengawasan dan akuntabilitas dalam implementasi program-program tersebut.
